Jambi – Dalam rangka penyelesaian persoalan tenaga honorer yang belum bisa masuk Database untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
DPRD Provinsi Jambi melakukan audensi bersama Asosiasi Honorer se-Provinsi Jambi.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600px SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan tersebut dilaksanakan di Ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi pada, Jumat (17/1/2025). Audensi berlangsung mulai Pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi dalam pertemuan tersebut memaparkan, dari data yang ada ditemukan lebih kurang 8.500 orang honorer, baik yang sudah masuk dalam Database maupun yang belum masuk Database.
Muhammad Nasir yang sebagai Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi mengatakan, “dari semenjak saya duduk menjadi Anggota DPD RI periode 2004-2009, ada dua orang yang belum masuk Database oleh karena salah input yang seharusnya menjadi administrasi perpustakaan berubah menjadi penjaga perpustakaan”, ujarnya.
“Untuk itu kepada kepala BKD Provinsi Jambi saya minta ini segera diurus agar supaya masuk Database”, tambah Nasir.
“Dzolim bagi kita, karena mereka ini sudah mengabdi dari awal pembangunan SMK Negeri 5 yang terletak di Seberang Kota Jambi, dari mulai berbetuk yayasan, swasta, dan hingga negeri. Maka dari itu saya mohon sekali lagi kepada kepala BKD tolong diurus”, tegas Nasir.
Penulis : Cik
